JAKARTA - Proyek kereta cepat
dengan rute Jakarta-Bandung adalah proyek yang dipaksakan oleh
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung setelah di-groundbreaking pada 21 Januari memang
langsung menimbulkan banyak polemik.
"Ini proyek kereta cepat sudah
pernah jadi polemik sebelum dibangun. Kita dengar pemerintah sangat
antuasias pada proyek ini dan kita kaget, tahu-tahu kereta cepat ini
sudah di-groundbreaking," jelas Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik
Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu
(31/1/2016).
Daeng menambahkan, padahal jika dilihat alur proyek kereta cepat,
sangat tidak mungkin izin keluar begitu cepat. Dirinya pun
mempertanyakan izin Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) yang
ternyata keluar menjelang proyek ini di groundbreaking.
"Kalau kita lihat alurnya projek ini dipaksakan. Kan tidak gampang
izin Amdal-nya. Lihat dampak analisis lingkungan, ekonominya. Saya kira
Jokowi abai dengan izin-izin ini. Saya lihat jokowi nabrak-nabrak aja
untuk proyek infrastruktur," jelas Daeng.
Menurut Daeng, percepatan groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung
berbau perjanjian Jokowi dan lobi-lobi dengan investor asing.
"Perlu diingat juga, BUMN-BUMN yang garap proyek ini akan disertakan
Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp39 triliun. Itu uangnya
dari pajak rakyat. Jadi memaksakan diri," tukasnya.
(wdi)
Semoga bermanfaat....
Jangan lupa Like and Share ya...!!!
Kunjungi blog Dunia Belajar Oke ini ya !!!
InsyaAllah saya akan terus mengupdate blog ini setiap hari nya