Makalah Politik Luar Negeri Indonesia

Makalah Politik Luar Negeri Indonesia

1.       Latar Belakang

a.       Reformasi ekonomi dan politik telah melahirkan tuntutan baru. Masyarakat seolah-olah menginginkan kedaulatan yang seharusnya menjadi menjadi miliknya dikembalikan setelah dipinjam Presiden Soeharto dan aparatnya selama kurun waktu 32 tahun.

b.      Gema reformasi memang sangat keras karena setelah guncangan moneter yang dimulai dari Thailand Juni 1997 membuat Indonesia harus menghadapi tekanan dalam mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Akhirnya pemerintah tidak sanggup menekan harga dollar sehingga bulan September 1998 dilepas ke pasar yang akhirnya menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia.

2.       Pengertian politik luar negeri

a.       Politik luar negeri adalah sebuah negara yang merupakan perpaduan dan cerminan dari situasi sosial-politik, kondisi ekonomi, dan kapabilitas militer domestik, yang dipengaruhi perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternalnya.

3.       Runtuhnya Orde Baru
(sebelum era reformasi)

a.       Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia yang pada saat itu juga masih dipimpin oleh presiden soeharto , dan akhirnya soeharto  mengundurkan dairi . Berikut penyebab mundurnya soeharto :

(Penyebab mundurnya soeharto)

a.       Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

4.       Politik Luar Negeri RI era Reformasi

Kejatuhan rezim otoriter Soeharto mengawali era yang baru dan berbeda di Indonesia. Namun sebelum masa itu benar- benar dimulai, terjadi masa transisi administrasi di mana jabatan kepresidenan harus diisi oleh wakil presiden yang saat itu menjabat. Sehingga kemudian B. J Habibie sebagai wakil presiden yang menjabat naik menjadi Presiden RI yang ketiga dan memimpin kebijakan politik luar negeri Indonesia pada awal era Reformasi. Berikut kebjakan-kebjakan presiden republik Indonesia :

A. PRESIDEN BJ.HABIBIE

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi;

b. masa depan ABRI;

c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

       e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Pelaksanaan Pemilu
(pada pemerintahan habibie)

a)      Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis.

b)      Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET.

    Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :

1.  Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang politik                                            berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1)      UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2)      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3)      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

B.      Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan,                           pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C.      Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

D.       Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis.

Reformasi Domestik

1)      Gagasan reformasi sangat kuat disuarakan mahasiswa pada akhir 1997 dan awal 1998. Setelah selesai Sidang Umum 1998 yang melahirkan pasangan Soeharto-BJ Habibie,

2)      . Pada akhirnya, reformasi diartikan sebagai usaha mendesak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan pemerintah penggantinya menurunkan harga-harga sembako.

3)      Setelah turun dari jabatan presiden 21 Mei lalu, Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wapres Habibie. Maka lahirlah kabinet reformasi yang sampai sekarang masih dalam tahap transisi menjelang pemilu Mei 1999.

4)      Reformasi juga melahirkan corak yang belawanan dengan aliran pemikiran Orde Baru yang menekankan otonomisasi.

5)      Otomisasi adalah sejak awal kelahirannya Orde Baru berupaya meminggirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum.

B.      Abdurrahman Wahid

Berikut sejumlah hambatan yang muncul pada era kepemimpinan Gus Dur:

1.       Transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik

2.       Perekonomian masih belum bangkit dari krisis

3.       Konflik horizontal dan vertical semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional

4.       Kurangnya kepercayaan internasional terhadap citra Indonesia yang memburuk

5.       Kurangnya dukungan dari dalam negeri terhadap kebijakan yang diambil Gus Dur

6.       Transisi politik dan demokrasi menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat masih minim

C.      Soekarnoputri

         Pada periode pemerintahan Megawati, Indonesia sedang berada dalam tahap pembentukan sistem politik nasional yang lebih mapan dan pola pemerintahan mulai terlaksana secara desentralisasi.

         Hambatan yang mewarnai kepemimpinan Megawati kurang lebih sama dengan yang sebelum- sebelumnya, yaitu instabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kurangnya kepercayaan dunia internasional  terhadap kondisi Indonesia.

1)      Terlepas dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu platform pemerintahan baru dalam membantu upaya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri,

2)      Megawati lebih memprioritaskan diri mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat di mana nasib ratusan ribu atau mungkin jutaan pengungsi dalam kondisi  amat memprihatinkan.

D.      Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kepesatan dan menjadi sorotan di mata internasional. Dalam konteks regionalisme, Indonesia telah menjadi salah satu bukti kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan.

Usaha memantapkan politik luar negeri . Yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY

1.       Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.

2.       · Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

3.       · Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

4.       · Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.

5.       · Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.

6.       · Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.

Sidang umum MPR 1999 juga kembali mempertegas politik luar negeri Indonesia. Dalam ketetapan MPR/ no. IV / MPR/1999 tentang GBHN , dirumuskan sebagai berikut

1.       Menegaskan arah politik lur negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan berorentasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang

2. Dalam melakukan perjanjian inter nasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup warga
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur  luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk memebangun citra positif Indonesia di dunia internasional
4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional , melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional
5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdangan bebas
6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik
7. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga

Prestasi – prestasi indonesia dalam bidang politik

Menjadi anggota dewan keamanan PBB sejak tanggal 1 januari 2007 . Tugas – tugasnya adalah:

1)      Ketua komite sanksi Rwanda

2)      Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian

3)      Ketua komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone

4)      Wakil ketua komite penyelesaian konflik kongo

5)      Wakil ketua komite penyelesaian konflik Guinea Bissau

6)        Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap DK PBB yang bersikap abstain

7)        Indonesia dipecaya sebagai anggota dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bermarkas di Jenewa selama kurang lebih 3 periode dan Indonesia memeperoleh dukungan 182 suara diantara 190 negara anggota hak memilih , hal ini berarti masyarakat internasional menaruh apresiasi yang tinggi terhadap upaya penagakan HAM di indonesia

Kesimpulan

Sepanjang perjalanan politik luar negeri RI sejak kemerdekaan hingga hari ini, Indonesia banyak mengalami dinamika yang terkait dengan perbedaan gaya kepemimpinan setiap pemimpin yang memimpin, situasi internasional dan domestic serta hambatan- hambatan lain yang mengusik. Namun secara umum, politik luar negeri Indonesia selalu mengacu pada kepentingan nasional. Setiap kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang umumnya diraih melalui berbagai instrument. Kecenderungan pragmatism dalam politik luar negeri Indonesia tidak dapat disangkal, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional dan landasan politik luar negeri RI yang bebas- aktif.

Terus kunjungi blog Dunia Belajar ini ya !!!

InsyaAllah saya akan terus mengupdate blog ini setiap hari nya

By : http://duniabelajarok.blogspot.co.id

Semoga bermanfaat.... 

Sumber Dari: http://duniabelajarok.blogspot.co.id/2016/03/makalah-politik-luar-negeri-indonesia.html